Tips Pajak Bagi Startup

Startup pada dasarnya adalah badan usaha yang dikembangkan menurut aturan hukum di Indonesia. Dengan kata lain, startup baik itu CV atau PT juga harus memenuhi kewajibannya yakni perpajakan. Saat ini dua bentuk startup yakni CV dan PT menjadi dua hal yang patut dipahami.

Startup CV atau PT

Kelebihan CV adalah

Proses pembuatan lebih mudah dan biaya lebih mudah
Hasil laba tidak kena laba dividen

Kekurangan CV adalah

Tidak bisa bertindak secara hukum
Jika ada kerugian maka pemilik wajib menggantikan seluruh kerugian

Kelebihan PT adalah

Dapat bertindak secara hukum
Jika bangkrut tidak akan mempengaruhi pemiliknya
Saham dapat diperjual belikan dan dapat go publik

Kekurangan PT adalah

Bagi hasil laba masih kena pajak
Tata kelola lebih rumit baik pembukaan dan penutupan

Kewajiban pajak

Kewajiban pajak baik startup berbentuk CV dan PT sama saja yakni wajib membayar pajak. adapun pajak yang harus dibayarkan adalah

Pajak Pegawai PPh21
Pajak Sewa
Pajak Jasa
Pajak lainnya semisal pajak promosi, pajak tenaga ahli, dan sebagainya
Selain itu jika startup peredaran brutonya sudah 4.8 Milyar maka disarankan menjadi PKP dan memperoleh

Tips Bagi Kamu Pemilik Startup

Berikut adalah tujuh tips yang bisa kamu lakukan untuk startup-mu

Gunakan perpajakan berbasis PPH23 2018 untuk UMKM yang nilainya 0.5% dari omset jika nilai peredaran masih di bawah 4.8 Milyar
Jika sudah di atas 4.8 Milyar maka lakukan tax planning agar tidak terkena biaya pajak yang tidak sesuai. Cara tax planning adalah

Merencanakan belanja dengan baik sehingga pada tahun berjalan pembelanjaan optimal dan perusahaan produktif
Mengalokasikan ke biaya yang lebih rendah skema pajaknya, seperti alih-alih menyimpan untuk terkena pajak lebih baik dik
Simpan semua bukti potong pajak karena akan menjadi pengurang pajak. Hal ini dikarenakan setelah di atas 4.8 & maka tarifnya adalah 22% dari laba tersimpan.

Investasikan ke depan hal-hal yang dapat dilakukan memberi manfaat dan fokus pada biaya biaya pengurang pajak Biaya Yang Diakui Sebagai Pengurang Penghasilan Bruto | Direktorat Jenderal Pajak